“Apalagi yang mau dituntut. Seperti sumber air mati atau ada isu lahar. Kita sudah kaji dokumen studi kelayakan dan semuanya ada, kami bisa berikan. Intinya usaha kami legal dan siap bermusyawarah jika ada permasalahan di lapangan,” katanya.
Pihaknya juga telah berjanji akan berdayakan masyarakat setempat utamanya para pekerja juga akan dari sana karena tidak full pakai alat terus tapi juga dilakukan secara manual yang melibatkan pekerja warga setempat.
Dia memohon hak-hak yang telah tempuh perijinan lama dan biaya yang tidak sedikit ini untuk dijaga oleh apparat baik Polres dan pemerintah, dalam hal ini Bupati Wonosobo. Proses perizinan yang rumit saja ditempuh. Maka mestinya butuh dikawal. Jangan lalu malah dikorbankan.
“Yang aneh kan kita yang legal ini dilarang dan yang illegal di 24 titik dibiarkan. Kalau ada rasa tidak terima warga boleh demo tapi sesuai prosedur. Kami minta aparat khususnya Kapolres dan pemerintah, Bupati khususnya untuk bisa bertindak sesuai dengan aturan dan adil,” katanya lebih lanjut.
